Ketika Angka Berlari, Manusia Tertinggal
PULAU HALMAHERA
Halmahera Tengah , GoresanMalut.com – 13 Agustus 2026, Tahun 2026 seharusnya menjadi tahun kemenangan bagi Maluku Utara. Di atas kertas, provinsi ini masih menyandang predikat pertumbuhan ekonomi tercepat se-Indonesia. Mesin hilirisasi nikel di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur terus meraung. Investasi mengalir, ekspor naik, dan pendapatan daerah mencatat rekor baru.
Namun di balik deru smelter dan grafik yang menanjak, ada pertanyaan sunyi yang menggantung di pasar, di desa, di dapur rumah-rumah warga “Untuk siapa semua ini?”
Ia mengatakan bahwa Data terbaru menunjukkan wajah ganda Maluku Utara. Angka kemiskinan resmi turun menjadi 5,81 persen. Indeks Pembangunan Manusia naik ke 72,52, masuk kategori tinggi. Rasio Gini di 0,299 menandakan ketimpangan masih relatif terjaga. APBD 2025 ditutup dengan pendapatan Rp9,7 triliun, tumbuh 18,15 persen, didorong lonjakan PAD dari sektor pajak daerah dan pertambangan.
Tapi angka tidak pernah berbohong, dan juga tidak pernah bercerita utuh. Di saat pertumbuhan ekonomi menyentuh 30-39 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka justru naik ke 4,55 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja masih rendah. Nilai Tukar Petani merosot ke 104,38. Artinya, petani dan nelayan semakin sulit mengejar harga. Ujar Sandro.
Inilah paradoks Maluku Utara 2026 ekonomi bertumbuh karena satu sektor, tapi kesejahteraan belum ikut tumbuh.
Pertumbuhan itu bertumpu pada nikel. Hilirisasi, smelter, dan industri turunan menjadi jantung ekonomi baru Malut. Hampir 1,2 juta hektare wilayah provinsi ini kini berada dalam konsesi tambang. Uang berputar cepat di kawasan industri, di pelabuhan, di perusahaan besar. Namun putarannya belum sampai ke warung, ke kebun cengkih, ke jaring nelayan.
Lapangan kerja yang dijanjikan belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja lokal. Kesenjangan keterampilan membuat banyak posisi diisi pekerja luar. Akibatnya, pabrik berdiri, tapi pengangguran lokal tetap ada. Infrastruktur yang dibangun pun lebih banyak melayani logistik tambang daripada menghubungkan desa yang selama ini terisolasi.
Dampaknya terasa di tanah dan di air. Ketika ruang hidup menyempit, sektor pertanian dan perikanan tertekan. Sungai keruh, lahan produktif berkurang. Pertumbuhan yang berbasis sumber daya alam tanpa mitigasi sosial dan ekologis pada akhirnya menggerus fondasi ekonomi rakyat kecil.
Sementara itu, dari sisi pemerintahan, tantangan juga nyata. 86 persen pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pusat. Serapan belanja rendah. Dari 1.185 Koperasi Desa Merah Putih yang dibentuk secara hukum, hanya segelintir yang benar-benar beroperasi karena terkendala modal, literasi, dan skala usaha.
Gubernur Sherly Tjoanda telah mengakui. pertumbuhan tinggi tidak otomatis menyelesaikan persoalan struktural. Akademisi dan aktivis lingkungan pun mengingatkan hal yang sama. Tanpa pemerataan, tanpa penguatan SDM, tanpa perlindungan lingkungan, maka Maluku Utara berisiko menjadi provinsi yang kaya di data, tapi miskin di rasa.
2026 bukan saatnya bertanya siapa yang salah. 2026 adalah saatnya memilih apakah Maluku Utara ingin terus berlari mengejar angka, atau mulai berjalan bersama rakyatnya. Tutup sandro.
Karena pada akhirnya, pembangunan bukan diukur dari seberapa tinggi grafiknya naik. Tapi dari seberapa banyak manusia yang ikut berdiri saat grafik itu naik.
Dan Maluku Utara layak mendapatkan keduanya, pertumbuhan dan keadilan.
Penulis: Titus Tude
