Halteng, GoresanMalut.com– Presiden Prabowo Subianto direncanakan mengunjungi kawasan industri dan pertambangan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis, 8 Oktober 2026.
Rencana kunjungan tersebut menjadi perhatian karena IWIP merupakan salah satu kawasan industri pengolahan nikel terbesar di Indonesia yang berada di tengah geliat investasi hilirisasi mineral.
Dalam kunjungan itu, Prabowo disebut akan melihat langsung aktivitas industri, termasuk perkembangan pengolahan nikel dan berbagai fasilitas yang berada di dalam kawasan IWIP.
Kunjungan Presiden ke Halmahera Tengah juga akan menjadi momentum untuk melihat dari dekat bagaimana program hilirisasi berjalan di wilayah timur Indonesia—termasuk dampaknya terhadap investasi, lapangan kerja, pembangunan daerah, serta masyarakat di sekitar kawasan industri.
Kawasan IWIP selama beberapa tahun terakhir berkembang pesat dan menjadi salah satu pusat industri nikel nasional. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, berbagai persoalan lingkungan dan sosial juga terus menjadi perhatian publik.
Karena itu, kunjungan Prabowo ke IWIP tidak hanya menarik dari sisi investasi dan hilirisasi. Publik juga akan menunggu pesan Presiden terkait keberlanjutan industri, perlindungan lingkungan, keselamatan pekerja, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat Maluku Utara.
Presiden Prabowo Subianto hari ini (Kamis, 8 Oktober 2026) bertolak menuju Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, untuk meresmikan program hilirisasi industri senilai 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp180 triliun.
Detail Kegiatan
• Kunjungan Kerja: Presiden Prabowo lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis pagi.
• Lokasi Tujuan: Kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kabupaten Halmahera Tengah.
• Agenda Utama: Meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik, meresmikan pengoperasian komersial 4 proyek industri, serta memulai groundbreaking 7 proyek industri baru.
• Pejabat Pendamping: Didampingi sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara
