Ternate, goresanmalut.com – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor walikota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan membawa sejumlah tuntutan agar pendidikan gratis tidak hanya menjadi wacana, tetapi segera diwujudkan sebagai hak seluruh rakyat. Kamis ( 1/10/2026 )
Dalam aksi tersebut, LMND menyoroti berbagai persoalan pendidikan yang masih terjadi, mulai dari biaya pendidikan, ketimpangan akses, keterbatasan infrastruktur, kualitas pendidikan yang belum merata, hingga kesejahteraan guru dan dosen.
LMND menilai pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 31. Karena itu, pemerintah dinilai memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh pendidikan yang layak dan terjangkau.
Salah satu orator aksi mengatakan, Momentum pendidikan gratis kembali menjadi perhatian setelah pemerintah menyampaikan kebijakan mengenai pendidikan negeri gratis. LMND menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus diikuti dengan perencanaan anggaran dan pelaksanaan yang jelas agar tidak berhenti sebagai slogan.
“Pendidikan gratis jangan hanya menjadi slogan. Pemerintah harus memastikan pendidikan benar-benar dapat diakses seluruh masyarakat tanpa terbebani persoalan biaya,” ujarnya
Dalam aksi itu, LMND juga membawa sejumlah isu turunan yang berkaitan langsung dengan persoalan pendidikan dan kebutuhan masyarakat di Maluku Utara.
Di antaranya, pemerataan akses dan infrastruktur pendidikan di Maluku Utara, peningkatan mutu pendidikan, penerapan kurikulum pendidikan kerakyatan, jaminan pendidikan berkualitas dan merata, serta peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.
Selain itu, masa aksi mendesak pemerintah untuk memperkuat beasiswa dan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa.
Tidak hanya sektor pendidikan, LMND turut membawa sejumlah persoalan daerah dalam tuntutannya. Mereka mendesak penyelesaian persoalan sampah di Kota Ternate, perbaikan 16 rumah warga di Desa Waisakai, Kabupaten Kepulauan Sula, serta meminta Polda Maluku Utara segera menuntaskan kasus pembunuhan di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.
LMND juga menyuarakan tuntutan terkait reforma agraria, perbaikan jalan di seluruh kabupaten/kota, serta meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menuntaskan fasilitas sekolah yang masih terkendala di berbagai daerah.
Orator aksi lainya menegaskan, pendidikan gratis harus ditempatkan sebagai bagian dari pembaruan sistem pendidikan nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut harus mampu menjawab persoalan akses, pembiayaan, mutu pendidikan, pemerataan infrastruktur, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pendidikan.
“Pendidikan gratis harus diwujudkan sekarang juga,” tegasnya
Untuk itu menjadi salah satu penegasan utama dalam sikap LMND. LMND menyerukan kepada mahasiswa, pelajar, guru, dosen, tenaga kependidikan, orang tua, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal kebijakan pendidikan gratis agar benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak berhenti pada tataran kebijakan atau slogan.
Red/Afrisal
