JAKARTA, GoresanMalut.com — Narasi yang menyebut Polri sebagai institusi kepolisian paling korup di Asia Tenggara mendadak viral dan memantik perdebatan publik. Klaim tersebut beredar setelah sejumlah pihak mengutip data IndexMundi, lalu mengemasnya seolah-olah menjadi vonis final terhadap institusi Polri.
Namun, Koordinator Komrad Pancasila, Antony Komrad, menilai masyarakat perlu lebih kritis dalam membaca data tersebut. Menurutnya, angka survei yang tidak dijelaskan secara utuh justru berpotensi menyesatkan publik dan menggiring persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum.
“Publik harus hati-hati. Jangan sampai satu angka yang metodologinya tidak dipahami secara luas berubah menjadi senjata untuk membangun kebencian terhadap Polri. Kritik boleh, tetapi propaganda yang melemahkan penegak hukum harus dilawan dengan akal sehat,” ujar Antony dalam keterangannya di Jakarta Minggu 5/7/2026.
Antony menegaskan, penyebutan Polri sebagai institusi “paling korup” tidak bisa diterima begitu saja tanpa membaca secara utuh bagaimana data itu diperoleh. Dalam kajian akademik, sebuah survei harus diuji dari banyak aspek, mulai dari jumlah responden, teknik pengambilan sampel, karakteristik responden, validitas pertanyaan, hingga apakah hasilnya benar-benar representatif untuk menilai institusi sebesar Polri.
Menurutnya, jika aspek-aspek tersebut tidak dijelaskan secara terang, maka hasil survei sangat rawan digunakan sebagai alat framing. Apalagi bila data berbasis persepsi kemudian diperlakukan seolah-olah sebagai fakta hukum atau hasil investigasi resmi.
“Persepsi itu penting, tetapi persepsi bukan putusan hukum. Persepsi bisa terbentuk karena pengalaman, pemberitaan, opini media sosial, bahkan narasi yang terus diulang-ulang. Karena itu, ketika ada data yang langsung dipakai untuk memukul Polri secara institusional, kita patut bertanya: ini murni kritik atau ada agenda untuk melemahkan kepercayaan publik?” tegas Antony.
Ia menilai kritik terhadap Polri tetap sah dan diperlukan dalam negara demokrasi. Namun, kritik tersebut harus ditempatkan dalam kerangka perbaikan, bukan kebencian. Jika ada oknum yang melanggar, maka harus diproses secara tegas. Jika ada pelayanan yang belum maksimal, maka harus dibenahi. Tetapi kesalahan oknum tidak boleh dijadikan alasan untuk menghancurkan citra seluruh institusi.
“Jangan karena ada oknum bermasalah, lalu seluruh institusi dipukul rata. Itu bukan keadilan, itu penggiringan opini. Negara ini butuh polisi yang kuat, bersih, dan profesional. Kalau ada kekurangan, kita dorong perbaikan, bukan membakar kebencian,” kata Antony.
Lebih jauh, Antony mengingatkan bahwa Polri adalah institusi vital negara yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Polri hadir dalam penanganan kriminalitas, pengamanan ruang publik, pengawalan konflik sosial, pelayanan masyarakat, hingga menjaga stabilitas nasional. Karena itu, menurutnya, melemahkan kepercayaan publik terhadap Polri bukan persoalan kecil.
“Kalau rakyat terus-menerus dijejali narasi bahwa aparat penegak hukum tidak bisa dipercaya, siapa yang diuntungkan? Tentu bukan masyarakat. Yang diuntungkan adalah pihak-pihak yang ingin negara ini lemah, kacau, dan kehilangan otoritas hukum,” ujarnya.
Antony menambahkan, Polri memang harus terus berbenah. Reformasi Polri harus dikawal, pengawasan internal harus diperkuat, pelayanan publik harus semakin transparan, dan penindakan terhadap oknum bermasalah harus dilakukan tanpa kompromi. Namun, agenda pembenahan tersebut tidak boleh dibajak menjadi kampanye delegitimasi terhadap institusi penegak hukum.
“Polri harus terus berbenah, itu benar. Reformasi Polri harus terus dikawal, itu wajib. Tetapi jangan sampai agenda pembenahan justru dibajak menjadi agenda kebencian. Kita ingin Polri makin profesional, bukan Polri dilemahkan oleh narasi yang belum tentu objektif,” jelas Antony.
Ia juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh judul-judul sensasional yang menyerang institusi negara tanpa kajian utuh. Menurut Antony, di era banjir informasi seperti saat ini, publik tidak cukup hanya cepat membaca, tetapi juga harus cerdas membedah sumber, konteks, dan metodologi sebuah data.
“Tidak semua angka adalah kebenaran final. Tidak semua survei bisa langsung dijadikan palu vonis. Dan tidak semua kritik lahir dari niat memperbaiki. Publik harus mampu membedakan mana kritik yang membangun dan mana agitasi yang merusak,” katanya.
Komrad Pancasila, lanjut Antony, mendukung penuh kritik yang objektif, transparan, dan berbasis data terhadap Polri. Namun, pihaknya menolak segala bentuk framing yang menjadikan survei persepsi sebagai alat untuk mengadu domba masyarakat dengan aparat penegak hukum.
“Bangsa yang besar tidak boleh gampang diadu domba oleh angka yang belum tentu dibaca dengan benar. Kita perlu akal sehat, literasi data, dan keberanian untuk membedakan mana kritik yang membangun dan mana agitasi yang merusak,” tutup Antony.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa data harus dibaca dengan nalar kritis. Angka yang tampak ilmiah sekalipun bisa berubah menjadi alat propaganda apabila dilepaskan dari metodologi, konteks, dan kepentingan di balik penyebarannya.// Red
